MK terima 11 permohonan PHP kepala daerah dari Sulut
Mahkamah Konstitusi (MK) menerima dan meregistrasi sebanyak 11 permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan atau PHP kepala daerah dari “locus” Sulawesi Utara. “Sesuai jadwal tahapan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 14 Tahun 2024, maka tanggal 3 Januari 2025, MK secara resmi meregistrasi 11 permohonan PHP kepala daerah locus Sulawesi Utara,” kata […]
Selanjutnya