MINAHASA — Kepemimpinan Bupati Minahasa Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P. (RD-VaSung), terus mengarahkan konsolidasi pembangunan daerah melalui penguatan sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat. Kali ini, perhatian diarahkan pada sektor perumahan sebagai salah satu fondasi kesejahteraan masyarakat sekaligus bagian dari agenda prioritas pembangunan nasional.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Diseminasi dan Implementasi Program Nasional Tiga Juta Rumah oleh Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa, Jumat (13/11/2026).
Forum strategis ini menjadi momentum penguatan orkestrasi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah guna memastikan agenda nasional pembangunan perumahan dapat diterjemahkan ke dalam langkah implementasi yang konkret, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Minahasa.
Di bawah kepemimpinan RD-VaSung, pembangunan perumahan ditempatkan sebagai bagian dari arsitektur pembangunan daerah yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Sebab, penyediaan hunian layak bukan semata-mata persoalan pembangunan fisik, melainkan menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan keluarga, peningkatan martabat manusia, serta pemerataan kesejahteraan.
Rakor tersebut menghadirkan Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Ir. Erpika Ansela Surira, S.T., M.T., yang memberikan penguatan mengenai regulasi, skema pelaksanaan, serta dukungan teknis pemerintah pusat dalam mendukung realisasi Program Nasional Tiga Juta Rumah.
Kehadiran unsur teknis kementerian menjadi bagian penting dalam membangun kesamaan pemahaman mengenai kerangka regulasi dan mekanisme operasional program. Dengan demikian, pemerintah daerah memiliki landasan koordinasi yang lebih jelas dalam mempersiapkan tahapan implementasi sesuai ketentuan dan kebutuhan kewilayahan.
Dalam kegiatan tersebut, Wakil Bupati Vanda Sarundajang didampingi Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa, Daudson Rombon, S.T., bersama jajaran pejabat teknis. Turut hadir Camat Tondano Barat, Camat Tondano Utara, Camat Lembean Timur, dan Camat Tondano Selatan.
Rakor yang diinisiasi Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Minahasa ini mengonsolidasikan sejumlah aspek fundamental, mulai dari sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, penyamaan persepsi antarpemangku kepentingan, pemutakhiran data calon penerima manfaat, hingga penguatan koordinasi teknis sampai ke tingkat kecamatan, kelurahan, dan desa.
Salah satu aspek krusial yang menjadi perhatian dalam forum tersebut adalah validitas dan pemutakhiran basis data penerima manfaat. Ketepatan data merupakan fondasi utama agar pelaksanaan program tidak berhenti pada pemenuhan prosedur administratif, tetapi benar-benar menghasilkan intervensi pembangunan yang menyentuh kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Dalam konteks tersebut, peran pemerintah kecamatan hingga pemerintah desa dan kelurahan menjadi sangat strategis. Mereka merupakan unsur kewilayahan yang memiliki kedekatan langsung dengan kondisi sosial masyarakat, sehingga koordinasi dan validasi lapangan diperlukan untuk mendukung ketepatan sasaran program.
Penguatan basis data juga menjadi bagian dari upaya membangun tata kelola pembangunan perumahan yang lebih akuntabel, transparan, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
Di sisi lain, kesiapan teknis, pemahaman regulasi, serta keselarasan mekanisme pelaksanaan menjadi elemen yang tidak dapat dipisahkan. Seluruh tahapan harus terhubung dalam satu kerangka kerja, mulai dari identifikasi kebutuhan, pendataan, perencanaan, koordinasi lintas sektor, hingga pelaksanaan program.
Bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa, Program Nasional Tiga Juta Rumah merupakan salah satu ruang strategis untuk memperkuat keterlibatan pemerintah daerah dalam agenda pembangunan nasional.
Konsolidasi yang dilakukan melalui Rakor ini mencerminkan pentingnya kepemimpinan daerah dalam membangun jembatan koordinasi antara kebijakan nasional dan kebutuhan masyarakat di tingkat lokal.
Bupati Robby Dondokambey bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang melalui perangkat daerah terkait terus mendorong agar agenda pembangunan tidak hanya tersusun dalam dokumen perencanaan, tetapi memiliki kesiapan implementasi yang didukung koordinasi kelembagaan, data yang valid, dan kapasitas teknis yang memadai.
Dalam perspektif pembangunan daerah, sektor perumahan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai dimensi kesejahteraan, termasuk kesehatan keluarga, kualitas lingkungan permukiman, keamanan tempat tinggal, dan produktivitas masyarakat.
Karena itu, pembangunan perumahan membutuhkan pendekatan lintas sektor yang terintegrasi. Tidak cukup hanya mengandalkan satu perangkat daerah, tetapi memerlukan keterlibatan aktif seluruh unsur pemerintahan sesuai tugas dan kewenangannya.
Lebih jauh, keberhasilan Program Nasional Tiga Juta Rumah di Kabupaten Minahasa diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemerataan akses masyarakat atas hunian yang layak, aman, dan berkualitas.
Program ini sekaligus membuka ruang bagi penguatan pembangunan kawasan permukiman yang lebih tertata, peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal, serta penguatan fondasi kesejahteraan keluarga.
Melalui sinkronisasi kebijakan, penguatan koordinasi kewilayahan, dan kesiapan teknis sejak tahap perencanaan, Pemkab Minahasa berupaya memastikan setiap peluang dukungan pemerintah pusat dapat ditindaklanjuti secara optimal sesuai regulasi dan kriteria program.
Pada akhirnya, agenda pembangunan perumahan bukan sekadar tentang menghadirkan bangunan fisik, melainkan membangun fondasi kehidupan masyarakat yang lebih bermartabat.
Di sinilah pentingnya orkestrasi kepemimpinan RD-VaSung dalam menghubungkan kebijakan nasional dengan kebutuhan daerah. Sebuah pendekatan pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat kebijakan, memperkuat sinergi antarlembaga, serta menjadikan kesejahteraan sebagai orientasi utama pembangunan Kabupaten Minahasa.
Dengan demikian, konsolidasi Program Nasional Tiga Juta Rumah menjadi bagian dari upaya Pemkab Minahasa memperkuat kehadiran pemerintah dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat sekaligus mendukung arah pembangunan Minahasa yang maju dan sejahtera.
(T.M)
