TONDANO — Pengawasan pemerintahan desa, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan masyarakat menjadi perhatian dalam pelantikan dan pengukuhan pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas), Srikandi Jaga Desa, dan Asosiasi Perlindungan Masyarakat (Aslimas) Kabupaten Minahasa periode 2026–2031. Kegiatan tersebut dihadiri Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P., dan berlangsung di Benteng Moraya, Tondano, Rabu (14/10/2026).
Dalam sambutannya, Wakil Bupati Minahasa menyampaikan apresiasi kepada Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Fery Tas, S.H., M.Hum., beserta jajaran atas komitmen dan pendampingan terhadap program-program yang berkaitan dengan pembangunan dan tata kelola pemerintahan desa di Minahasa. Ia juga menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik dan dikukuhkan, seraya berharap mereka mampu menjalankan amanah organisasi secara profesional dan bertanggung jawab.
Wakil Bupati menegaskan bahwa pelantikan tersebut bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan awal dari tanggung jawab nyata untuk mendorong kemajuan desa. Menurutnya, Abpednas diharapkan memperkuat kapasitas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), terutama dalam mengawasi kinerja Hukum Tua atau kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta berperan dalam pembahasan rancangan peraturan desa. Pengawasan yang berjalan baik diharapkan dapat mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan warga.
Sementara itu, Srikandi Jaga Desa diharapkan menjadi penggerak pemberdayaan perempuan, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta peningkatan kemandirian ekonomi keluarga. Organisasi ini juga diharapkan turut memantau pemanfaatan Dana Desa agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya perempuan dan anak. Adapun Aslimas diharapkan mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel, dengan melibatkan unsur terkait, termasuk pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).
Kegiatan tersebut turut dihadiri jajaran Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, unsur Pemerintah Kabupaten Minahasa, Ketua DPRD Kabupaten Minahasa Frangky Wolayan beserta anggota DPRD, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa Dr. Lynda D. Watania, M.M., M.Si., Ketua Srikandi DPC Minahasa Leony Lasut, serta jajaran DPD Abpednas, DPD Srikandi Jaga Desa, dan DPD Aslimas Sulawesi Utara. Hadir pula Kepala Kejaksaan Negeri Minahasa, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), para camat, dan tokoh masyarakat setempat.
Pelantikan pengurus periode 2026–2031 ini diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara organisasi kemasyarakatan, pemerintah daerah, dan aparat penegak hukum dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan desa. Tantangan sesungguhnya terletak pada pelaksanaan tugas setelah pelantikan, terutama dalam memastikan pengawasan berjalan efektif, aspirasi masyarakat mendapat perhatian, serta penggunaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka demi kesejahteraan warga Minahasa.
(T.M)
