MANADO – Pemerintah Kabupaten Minahasa terus memperkuat arsitektur pembangunan kesehatan dengan menempatkan keluarga dan masyarakat sebagai fondasi utama pelayanan. Di bawah penguatan kebijakan tersebut, kader kesehatan didorong tidak sekadar menjadi penyampai informasi, tetapi tampil sebagai garda terdepan, simpul pelayanan, sekaligus jembatan strategis antara masyarakat dan sistem kesehatan pemerintah.
Penguatan itu menjadi salah satu pesan utama Wakil Bupati Minahasa Vanda Sarundajang, S.S., M.A.P. (VaSung) saat membuka kegiatan Penguatan Peran dan Pemberdayaan Kader Kesehatan dalam Upaya Peningkatan Kesehatan Keluarga dan Masyarakat di Kabupaten Minahasa Tahun 2026, yang digelar Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa di Manado Tateli Resort and Convention, Jumat (18/9/2026).
Kehadiran VaSung dalam forum tersebut tidak hanya menjadi agenda seremonial. Wakil Bupati memberikan materi sekaligus berdialog langsung dengan para kader mengenai pelayanan, edukasi, pendampingan, pemanfaatan fasilitas kesehatan, hingga bagaimana membaca persoalan kesehatan masyarakat dari tingkat keluarga.
Dalam perspektif kepemimpinan pemerintahan, VaSung menempatkan kader sebagai bagian penting dari mata rantai pelayanan publik bidang kesehatan. Posisi mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dinilai memiliki nilai strategis untuk mempercepat deteksi persoalan sekaligus memperluas jangkauan intervensi pemerintah.
“Kader kesehatan ini adalah ujung tombak kalau kita berbicara tentang pembangunan kesehatan di Kabupaten Minahasa, karena berada paling dekat dengan masyarakat,” ujar Vanda.
Pernyataan tersebut menegaskan arah penguatan yang ingin dibangun Pemkab Minahasa: pelayanan kesehatan tidak boleh berhenti di gedung pemerintahan maupun fasilitas kesehatan, tetapi harus hadir hingga ke pintu rumah masyarakat.
Karena itu, VaSung mendorong kader mengambil peran lebih luas. Edukasi kesehatan, promosi perilaku hidup bersih dan sehat, pendampingan keluarga, serta ajakan memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan menjadi bagian dari tugas yang perlu diperkuat.
“Jadilah kader yang hadir dengan ketulusan, bekerja dengan pengetahuan, dan melayani dengan hati. Jangan pernah menganggap kecil peran Bapak dan Ibu sekalian,” tegas VaSung.
VaSung menekankan bahwa pembangunan kesehatan yang efektif harus berangkat dari persoalan konkret yang dihadapi keluarga. Karena itu, perhatian kader tidak hanya diarahkan pada penyampaian informasi, tetapi juga pada kemampuan mengenali kebutuhan masyarakat.
Isu kesehatan ibu dan anak, pemenuhan gizi, pencegahan stunting, hingga upaya pencegahan penyakit menjadi bagian dari ruang kerja yang perlu mendapat perhatian serius.
Dalam konteks tersebut, koordinasi menjadi instrumen penting. Kader diminta membangun komunikasi aktif dengan puskesmas, pemerintah desa dan kelurahan, serta berbagai unsur terkait agar setiap persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera diteruskan dan ditangani melalui mekanisme pelayanan yang tersedia.
“Dengan kolaborasi yang kuat, berbagai persoalan kesehatan dapat ditangani lebih cepat, lebih tepat, dan tentu berkelanjutan,” ujar Vanda.
Bagi VaSung, pembangunan kesehatan merupakan kerja kolektif dan tanggung jawab bersama. Pemerintah hadir melalui kebijakan, fasilitas dan pelayanan, sementara kader serta masyarakat memiliki peran dalam membangun kesadaran, melakukan pencegahan, memberikan edukasi, dan memastikan keluarga mendapatkan pendampingan.
Penguatan kader juga berjalan beriringan dengan upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan akses pelayanan kesehatan.
Saat ini Kabupaten Minahasa memiliki 25 puskesmas, namun baru lima di antaranya yang memiliki layanan rawat inap. Pengembangan layanan rawat inap pada seluruh puskesmas diharapkan dapat dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta kemampuan daerah.
Langkah tersebut menunjukkan bahwa penguatan kesehatan masyarakat tidak hanya bertumpu pada sumber daya manusia di lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan infrastruktur dan sistem pelayanan yang memadai.
Di tengah agenda tersebut, kader kembali ditempatkan sebagai salah satu kanal penting pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi mengenai program-program pelayanan kesehatan.
Salah satunya terkait program pemeriksaan kesehatan gratis yang perlu terus disosialisasikan hingga tingkat keluarga.
“Termasuk juga para kader kesehatan untuk memberikan informasi ini kepada masyarakat,” kata Vanda.
Dengan demikian, kader diharapkan menjadi bagian dari rantai informasi pelayanan publik, memastikan kebijakan dan program kesehatan pemerintah tidak berhenti sebagai informasi administratif, tetapi benar-benar diketahui dan dimanfaatkan masyarakat.
Salah satu penekanan penting VaSung dalam forum tersebut adalah mengenai pengelolaan data kesehatan masyarakat.
Menurutnya, hasil kunjungan dan pendataan yang dilakukan kader harus memiliki nilai guna dalam membaca kondisi lapangan. Data tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi harus menjadi instrumen untuk mengidentifikasi persoalan dan menentukan langkah tindak lanjut.
“Data bukan hanya sekadar administrasi. Data harus digunakan untuk mengetahui masalah dan menentukan tindakan,” jelas Vanda.
Pendekatan tersebut memperlihatkan pentingnya membangun tata kelola kesehatan berbasis data, sehingga kebijakan dan intervensi pemerintah dapat disusun berdasarkan kondisi faktual masyarakat.
Dengan data yang akurat dan komunikasi lapangan yang berjalan, persoalan kesehatan diharapkan dapat lebih cepat dikenali, dipetakan, dan dikoordinasikan penanganannya.
VaSung juga memberikan pesan tegas agar peningkatan kapasitas kader tidak berhenti pada forum pelatihan.
Menurutnya, ukuran keberhasilan kegiatan bukan semata-mata terlaksananya acara, tetapi sejauh mana pengetahuan yang diperoleh dapat diterjemahkan menjadi tindakan setelah kader kembali ke wilayah masing-masing.
“Apa yang akan kita lakukan setelah kegiatan ini? Karena pelatihan atau pertemuan seperti ini tidak akan memberikan dampak kalau berhenti ketika acara selesai,” ujarnya.
Pesan tersebut sekaligus menjadi penekanan terhadap orientasi pemerintahan yang mengedepankan hasil, keberlanjutan, dan dampak pelayanan.
Kader diharapkan membawa pulang bukan hanya materi, tetapi juga semangat pelayanan, pengetahuan baru, serta kemampuan membangun koordinasi untuk menjawab kebutuhan kesehatan keluarga dan masyarakat.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Minahasa Dr. dr. Olviane I. Rattu, M.Si. mengangkat tema “Dari Kader untuk Keluarga, untuk Minahasa.”
Menurut Rattu, kader merupakan bagian dari investasi sosial dalam pembangunan kesehatan. Kehadiran mereka di tengah masyarakat dinilai penting untuk memperluas jangkauan informasi, edukasi, dan pendampingan hingga ke tingkat keluarga.
Kegiatan tersebut sekaligus menjadi ruang konsolidasi bagi kader kesehatan dari Kawangkoan Raya dan Sonder untuk memperkaya pengetahuan, berbagi pengalaman, serta memperkuat koordinasi dalam mendukung kesehatan keluarga dan masyarakat.
Turut hadir Asisten I Dr. Riviva Maringka, M.Si., Kepala Dinas Kesehatan Minahasa Dr. dr. Olviane I. Rattu, M.Si., serta para kader kesehatan dari Kecamatan Kawangkoan Raya dan Sonder.
Melalui penguatan tersebut, Pemkab Minahasa mendorong transformasi peran kader dari sekadar penyampai informasi menjadi simpul strategis pelayanan kesehatan berbasis masyarakat.
Kader berada di titik paling dekat dengan keluarga. Dari titik itulah informasi dikumpulkan, persoalan dikenali, edukasi diberikan, dan kebutuhan masyarakat dijembatani menuju layanan pemerintah.
Dalam kerangka tersebut, penguatan kader menjadi bagian dari konsolidasi tata kelola kesehatan yang lebih dekat, responsif, kolaboratif, dan berbasis data—sekaligus memperkuat kehadiran pemerintah hingga ke tingkat keluarga di seluruh wilayah Kabupaten Minahasa.
(T.M)
