MediaTelusur.com
MINAHASA — Di bawah kubah Wale Ne Tou Tondano yang sarat simbol kepemimpinan, Bupati Minahasa Robby Dondokambey menggetarkan panggung birokrasi desa dengan “alarm moral” yang memecah keheningan.
Dalam forum rapat koordinasi yang menghadirkan jajaran pemerintah kabupaten, camat, Hukum Tua, dan perwakilan BPD, ia memahat pesan strategis: jabatan bukanlah tahta kekuasaan, melainkan mandat pelayanan publik.
Dengan gaya orasi yang menohok, Robby menyingkap praktik keliru segelintir pemimpin desa yang menjadikan kursi Hukum Tua sebagai singgasana pribadi.
Ia menegaskan, pemerintahan desa bukan kerajaan kecil, melainkan arena sinergi, keterbukaan, dan gotong royong pembangunan.
“Bangun kerja sama dengan BPD dan perangkat desa. Tanpa kolaborasi, semua program akan mandek dan rakyat yang jadi korban,” ujarnya tegas.
Catatan lapangan Pemkab Minahasa mengonfirmasi pesan itu: masih ada desa yang tersandera ego kepemimpinan tunggal hingga program pembangunan stagnan.
Robby juga meneguhkan peran desa sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Ia mengapresiasi capaian Indeks Desa Minahasa yang melesat 82,8 persen, tetapi mengingatkan agar tidak terjebak dalam euforia angka.
“Masih banyak pekerjaan rumah. Jangan berhenti sampai di sini,” pekiknya penuh semangat.
Menutup arahannya, Robby mematri integritas sebagai garis merah kepemimpinan desa. Ia meminta para Hukum Tua menjaga nama baik pribadi dan pemerintah, fokus melayani rakyat, dan menjauhkan diri dari perilaku tidak terpuji.
Rapat koordinasi yang awalnya formal itu pun menjelma menjadi panggung “tamparan moral” bagi para pemimpin desa.
Pesan Robby mengkristal sebagai kompas baru pemerintahan desa Minahasa: pemimpin desa dilarang menjadi “raja-raja kecil” yang menindas rakyatnya, dan wajib kembali pada hakikat amanah pelayanan publik.
(T.M)
