MediaTelusur.com
Minahasa Selatan – Bupati Minahasa Selatan, Bapak Franky Donny Wongkar, SH., secara resmi membuka kegiatan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Minahasa Selatan Tahun 2026. Acara ini berlangsung di Aula Waleta, Kantor Bupati Minahasa Selatan, pada Senin (20/1/2025).
Forum ini menghadirkan sejumlah narasumber, termasuk Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Utara, Ibu Elvira M. Katuuk, ST, ME, yang bergabung secara virtual, Kepala Bapelitbangda Minahasa Selatan, Bapak Brando Tampemawa, SH, MH., dan akademisi Dr. Valentino Lumowa, SS., M.Si, M.Fil., Ph.D. Turut hadir pula anggota DPRD Minahasa Selatan, pimpinan instansi vertikal, BUMN dan BUMD, sektor swasta, perbankan, BKSAUA, FKUB, serta tokoh masyarakat, agama, dan pemuda.
Jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan, termasuk Sekretaris Daerah, para Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Perangkat Daerah, dan Camat juga turut berpartisipasi dalam acara ini.
Dalam sambutannya, Bupati Franky Donny Wongkar menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan ini yang merupakan amanat Undang-Undang dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.
Franky menegaskan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun untuk jangka waktu satu tahun.
“Penyusunan RKPD Tahun 2026 harus memedomani dan mendukung program prioritas nasional dan provinsi, sekaligus menyelesaikan permasalahan pembangunan daerah. Tahun 2026 adalah tahun transisi yang krusial dalam perencanaan pembangunan daerah,” ujar Bupati.
Konsultasi publik ini bertujuan melibatkan para pemangku kepentingan dalam menyusun program, kegiatan, dan subkegiatan yang akan dituangkan dalam RKPD. Bupati berharap forum ini dapat menjadi langkah awal yang strategis untuk menentukan arah pembangunan Kabupaten Minahasa Selatan ke depan, dengan menyesuaikan isu strategis dan kondisi daerah yang relevan.
Kegiatan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan untuk memastikan perencanaan pembangunan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat di tahun-tahun mendatang.
(S.S)
====***====