MediaTelusur.com
Manado — Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD Sulawesi Utara Tahun 2025–2029 yang digelar di The Sentra Manado mendadak berubah menjadi panggung pernyataan keras. Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si, MAP mengguncang forum dengan kritik tajam yang menohok langsung ke jantung tata kelola pembangunan daerah. Senin (30/06/2025).
Dalam forum strategis yang dipenuhi tokoh elite pemerintah provinsi, kepala daerah se-Sulut, dan perwakilan pusat, Bupati RD menyuarakan kegelisahan publik yang selama ini terpendam: RPJMD jangan lagi menjadi dokumen mewah tanpa implementasi yang menyentuh rakyat.
“Kita tidak butuh RPJMD yang hanya enak dibaca tapi nihil aksi. Kita butuh perencanaan yang menggigit, menyentuh akar persoalan, dan berdampak nyata bagi masyarakat. Setiap rupiah anggaran harus terasa di kantong rakyat, bukan hanya berhenti di meja birokrasi,” tegas RD dalam nada tinggi, disambut riuh tepuk tangan peserta.
Lebih dari sekadar bicara, Kabupaten Minahasa menunjukkan bukti konkret. Pada kesempatan yang sama, Minahasa meraih Harapan 2 Paritrana Award kategori Pemerintah Daerah, dan Desa Watulaney dari Kecamatan Lembean Timur dinobatkan sebagai Desa Terbaik dalam perlindungan sosial ketenagakerjaan.
“Ini bukan sekadar penghargaan. Ini tamparan bagi daerah yang masih menutup mata terhadap penderitaan pekerja informal dan pengelolaan desa yang stagnan. Di Minahasa, perlindungan sosial bukan wacana, tapi prioritas!” seru RD lantang.
Bupati RD juga menyentil keras pola birokrasi yang dianggap terlalu nyaman dalam rutinitas tanpa terobosan. Ia menyerukan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan keberanian untuk keluar dari zona nyaman.
“Kalau Sulut benar-benar mau maju, hentikan pembangunan setengah hati! Ini saatnya kepemimpinan yang berani, bukan yang hanya pandai menjaga citra,” ujarnya, mengakhiri dengan nada ultimatum.
Musrenbang kali ini menjadi lebih dari sekadar agenda rutin. Ia menjelma menjadi mimbar peringatan keras bahwa arah pembangunan Sulawesi Utara ke depan harus dipimpin oleh kepala daerah yang tak hanya hadir, tapi berani bicara, bertindak, dan menantang.
(T.M)
