BOLMONG, Media Telusur – Prahara dugaan penyalahgunaan Dana Desa (DD) Desa Tanjung Mariri Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) kini bergulir di Polres Bolmong.
Warga tak lagi ragu dan telah melaporkan akan hal tersebut.
Pada Selasa (22/09/2026), perwakilan masyarakat Desa Tanjung Mariri, menggandeng Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) beserta awak media, mendatangi Polres Bolmong dan melaporkan dugaan penyalahgunaan anggaran Desa Tanjung Mariri.
Dari berkas laporan masyarakat yang dibawa, ditemukan ada beberapa pos anggaran krusial, diantaranya ada anggaran pembangunan Balai Desa yang ditata dalam beberapa tahun anggaran (TA) berturut-turut. Padahal diketahui, balai desa tidak boleh dibangun menggunakan Dana Desa.
Belakangan diketahui, Pemerintah Desa (Pemdes) Tanjung Mariri, dalam sebuah pemberitaan media online mengatakan bahwa yang dibangun adalah bangunan Sanggar Seni. Padahal kalau dilihat pada pos anggaran yang ditata dalam Laporan Pertanggung jawaban (LPJ) menurut versi masyarakat, nama pos anggarannya adalah Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa. Dan tidak menyebutkan bangunan Sanggar Seni.
“Kan tidak boleh pembangunan Balai Desa menggunakan Dana Desa. Makanya dia (oknum Sangadi) rubah penyampaian ke publik bilangnya bangunan Sanggar Seni,. Padahal ada baliho pembangunan nya, dan sangat janggal karena tidak mencantumkan tahun anggaran pembuatan,” ungkap warga, yang tak ingin namanya disebut, Senin (09/11/2026).
Dan lagi, bangunan tersebut sehari-harinya diketahui digunakan untuk aktivitas Kantor Desa. Dan tidak ada Sanggar Seni.
Belum lagi, ada beberapa pos anggaran lainnya yang perlu dipertanyakan, seperti pos anggaran Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa. Pos anggaran ini berbeda dengan pos anggaran Pembangunan dan Rehabilitasi Balai Desa. Tentunya dengan jumlah anggaran yang berbeda pula.
Dan beberapa pos anggaran lainnya yang mencurigakan, yang perlu untuk diperiksa dan ditindaklanjuti.
Polres Bolmong tentunya ditantang untuk segera memeriksa Laporan Pertanggung jawaban penggunaan Dana Desa Tanjung Mariri, selama oknum Sangadi Dodi Wongkar menjabat.
Diketahui, oknum Sangadi Dodi telah menjabat selama 2 (dua) periode lamanya.
“Sudah dua periode tapi tidak ada perkembangan kampung. Kami tetap kesusahan air, fasilitas jalan pun buruk. Padahal Dana Desa selama dua periode itu banyak,” tambah warga lainnya, yang tak ingin diungkap identitas.
Tidak hanya itu, kalau dilihat dari data yang diberikan warga Desa Tanjung Mariri ke Polres Bolmong, ada beberapa pos anggaran lainnya juga yang diduga tak dapat dipertanggungjawabkan, bahkan fiktif.
Sehingga, banyak masyarakat berharap pihak Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Unit Tipidkor dibawah pimpinan Kepala Unit (Kanit), pada Satuan Reskrim Polres Bolmong, dapat segera memanggil oknum Sangadi Desa Tanjung Mariri Kecamatan Poigar, untuk diperiksa.
Terkait hal ini, banyak warga Desa Tanjung Mariri diduga mendapatkan intimidasi, baik secara verbal maupun non verbal. Sehingga banyak masyarakat merasa takut untuk melapor.
Padahal, tindakan oknum Sangadi ini jika benar dilakukan secara sadar, maka berpotensi dapat berakhir di dalam jeruji besi. Karena Dana Desa sejatinya harus tepat sasaran, dan tak boleh masuk ke kantong pribadi maupun kelompok.
Maka, dengan hadirnya Kapolri yang baru, Kapolri Jenderal Pol. Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M.Si, yang berkomitmen untuk melakukan pembenahan institusi, dan dengan hadirnya Kapolda Sulawesi Utara yang baru Irjen Pol. Yudho Hermanto, S.I.K., M.M, yang diketahui sebelumnya menjabat sebagai Karopaminal Divisi Propam Polri, tentunya diharapkan penanganan kasus-kasus korupsi di Sulawesi Utara, dapat dituntaskan secara profesional dan memihak kepada masyarakat. Sebagaimana selogan institusi ini adalah ‘Polri Bersama Masyarakat’.
Hingga berita ini ditayangkan, oknum Sangadi Dodi Wongkar belum memberikan keterangan kepada media ini. (tl/redaksi)
