MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa mulai menyiapkan lompatan strategis dalam arsitektur pelayanan publik melalui pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang ditargetkan beroperasi pada 2027. Di bawah kepemimpinan Bupati Dr. Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, S.S., M.AP. (RD-VaSung), pembangunan MPP diarahkan menjadi instrumen transformasi birokrasi untuk memangkas sekat-sekat pelayanan, menyederhanakan prosedur administrasi, dan mendekatkan negara kepada masyarakat.
Agenda ini bukan sekadar menghadirkan gedung pelayanan baru. MPP diproyeksikan menjadi simpul integrasi berbagai layanan pemerintahan dalam satu lokasi, sekaligus memperkuat orientasi birokrasi yang efektif, responsif, transparan, dan berpusat pada kebutuhan masyarakat.
Melalui fasilitas tersebut, warga Minahasa nantinya diharapkan dapat mengakses beragam kebutuhan administrasi, mulai dari perizinan, dokumen kependudukan, pertanahan, perpajakan daerah, layanan kendaraan bermotor, hingga keimigrasian tanpa harus berpindah-pindah kantor.
Bagi RD-VaSung, integrasi pelayanan menjadi bagian penting dari pembenahan tata kelola pemerintahan. Orientasinya jelas: menghadirkan pelayanan yang tidak hanya tersedia secara administratif, tetapi juga mudah dijangkau, efisien dalam proses, serta memberikan kepastian dan kenyamanan bagi masyarakat.
“Kami berkeinginan memberikan satu pusat pelayanan kepada masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat akan semakin cepat, tepat, dan transparan,” ungkap RD-VaSung.
Pernyataan tersebut menegaskan arah kebijakan yang menempatkan kualitas pelayanan sebagai salah satu tolok ukur kinerja birokrasi. Pemerintah dituntut bukan hanya menjalankan kewenangan dan prosedur, melainkan juga memastikan bahwa setiap proses administrasi memberikan kemudahan nyata bagi masyarakat.
Dalam kerangka itu, MPP menjadi bagian dari upaya membangun birokrasi yang lebih terintegrasi, dengan mengurangi fragmentasi layanan dan menekan beban administratif yang selama ini harus ditanggung warga.
Selama ini, pengurusan berbagai dokumen dan layanan pemerintahan dapat mengharuskan masyarakat mendatangi instansi yang berbeda. Kondisi tersebut berpotensi menyita waktu, menambah biaya transportasi, serta memperpanjang proses administrasi.
Kehadiran MPP diharapkan mengubah pola tersebut melalui konsolidasi layanan dalam satu pusat pelayanan terpadu. Dengan sistem yang terintegrasi, masyarakat memperoleh akses yang lebih praktis, sementara penyelenggara pemerintahan didorong membangun koordinasi lintas instansi secara lebih efektif.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan modern, langkah ini menempatkan penyederhanaan birokrasi sebagai kebutuhan strategis, bukan sekadar pembenahan teknis. Kualitas pelayanan harus tercermin dalam kemudahan akses, kejelasan prosedur, transparansi proses, serta efisiensi waktu dan biaya.
Karena itu, keberhasilan MPP nantinya tidak hanya ditentukan oleh kesiapan gedung dan kelengkapan fasilitas. Efektivitas koordinasi antarinstansi, kepastian standar pelayanan, kesiapan sumber daya manusia, dan konsistensi penerapan prosedur juga akan menjadi faktor penentu.
Melalui agenda tersebut, kepemimpinan RD-VaSung diarahkan untuk memperkuat fondasi pelayanan publik yang semakin terukur, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Minahasa, Moudy Lontaan, S.Sos., menjelaskan bahwa pembangunan gedung MPP ditargetkan rampung pada 2026 sehingga dapat dipersiapkan untuk melayani masyarakat pada tahun berikutnya.
“Tahun 2027, MPP ini sudah dipastikan akan melayani warga Minahasa. Mulai dari perizinan, pengurusan dokumen kependudukan, hingga kantor perwakilan Imigrasi bisa ada di MPP ini,” kata Lontaan, Kamis (22/10/2026).
Ia memaparkan, sejumlah instansi dan sektor pelayanan yang direncanakan terintegrasi dalam MPP meliputi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), layanan administrasi kependudukan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), hingga pelayanan keimigrasian.
Pemkab Minahasa juga merencanakan kehadiran perwakilan instansi dari pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Rencana ini diharapkan memperluas jangkauan pelayanan sehingga masyarakat dapat mengurus lebih banyak kebutuhan administratif melalui satu lokasi.
“Jadi warga masyarakat tidak lagi ke sana kemari untuk mengurus perizinan, dokumen kependudukan, layanan dari provinsi, bahkan pelayanan dari pusat,” jelas Lontaan.
Rencana integrasi lintas instansi tersebut menjadi elemen penting dalam membangun ekosistem pelayanan yang lebih terpadu. Namun, efektivitasnya kelak akan bergantung pada kesepakatan kerja sama, kepastian kewenangan, kesiapan petugas, dan ketersediaan layanan masing-masing instansi.
Dengan persiapan yang matang, MPP diharapkan tidak berhenti sebagai pusat pengumpulan loket pelayanan, tetapi berkembang menjadi mekanisme koordinasi yang benar-benar mempermudah urusan masyarakat.
Di samping mengejar kemudahan akses, Pemkab Minahasa juga menaruh perhatian pada integritas penyelenggaraan pelayanan publik.
Lontaan berharap MPP didukung fasilitas yang nyaman, mekanisme pelayanan yang cepat, serta sistem administrasi yang transparan dan akuntabel. Ia juga menekankan pentingnya menjaga penyelenggaraan pelayanan agar terbebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), maupun pungutan liar (pungli).
Aspek integritas menjadi krusial karena modernisasi pelayanan tidak cukup hanya mengandalkan konsolidasi fisik. Reformasi yang sesungguhnya harus disertai perubahan budaya kerja, disiplin aparatur, keterbukaan informasi, serta pengawasan yang konsisten terhadap seluruh proses pelayanan.
MPP diharapkan menjadi ruang pelayanan yang memberikan kepastian kepada masyarakat, dengan prosedur yang jelas dan pelaksanaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam kerangka kepemimpinan RD-VaSung, agenda ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan publik melalui tata kelola pemerintahan yang lebih profesional. Semakin mudah masyarakat mengakses pelayanan, semakin jelas pula tuntutan agar kualitas, integritas, dan akuntabilitas layanan berjalan seiring.
Saat ini, pembangunan gedung MPP masih berlangsung. Pihak pelaksana terus memacu pekerjaan agar fasilitas tersebut dapat diselesaikan sesuai perencanaan dan mendukung persiapan operasional pada 2027.
Rencana pengoperasian MPP mendapat sambutan positif dari masyarakat. Nouvi Siwu, warga Kecamatan Eris, Kabupaten Minahasa, menilai pusat pelayanan terpadu tersebut akan membantu masyarakat menyelesaikan berbagai urusan administrasi secara lebih praktis.
Menurutnya, pemusatan layanan dalam satu lokasi dapat mengurangi kerepotan warga yang selama ini harus mendatangi kantor berbeda untuk mengurus dokumen maupun kebutuhan pemerintahan lainnya.
“Terima kasih Pak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Mal Pelayanan Publik ini pastinya akan sangat membantu kami masyarakat. Mau urus apa saja tidak lagi pindah-pindah tempat. Tapi semua hanya di satu tempat,” katanya.
Respons tersebut memperlihatkan manfaat yang diharapkan masyarakat dari pembangunan MPP: birokrasi yang tidak berbelit-belit, akses pelayanan yang lebih dekat, serta proses administrasi yang tidak menguras waktu dan biaya.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan MPP bukan semata-mata berdirinya gedung atau tersedianya sejumlah loket, melainkan kemampuan fasilitas tersebut menjawab kebutuhan masyarakat secara konsisten dan berkualitas.
Pembangunan MPP menandai langkah Pemkab Minahasa dalam memperkuat fondasi pelayanan publik yang terintegrasi. Melalui agenda ini, RD-VaSung mendorong arah pembenahan birokrasi yang menempatkan efisiensi, transparansi, koordinasi lintas instansi, dan kepentingan masyarakat sebagai unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Tantangan berikutnya terletak pada konsistensi pelaksanaan: memastikan pembangunan selesai sesuai target, memperjelas mekanisme kerja sama antarlembaga, menyiapkan sumber daya manusia, serta menjaga agar seluruh layanan yang direncanakan benar-benar dapat diakses ketika MPP mulai beroperasi.
Apabila seluruh tahapan tersebut terlaksana dengan baik, MPP berpotensi menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat kualitas pelayanan publik di Kabupaten Minahasa.
Bagi RD-VaSung, MPP bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan bagian dari agenda penataan birokrasi agar pemerintahan semakin mudah diakses, semakin transparan, dan semakin responsif terhadap kebutuhan rakyat.
Dengan target operasional pada 2027, masyarakat kini menantikan realisasi pusat pelayanan terpadu yang mampu mengubah kerumitan administrasi menjadi proses yang lebih sederhana, serta menerjemahkan arah kebijakan pemerintah menjadi manfaat nyata dalam kehidupan sehari-hari.
(T.M)
