MediaTelusur.com
Minahasa — Pemerintah Kabupaten Minahasa terus menunjukkan komitmen serius dalam mengendalikan inflasi dan memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Rabu (16/07/2025).
Hal ini terlihat dalam pelaksanaan High Level Meeting (HLM) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dipimpin langsung oleh Bupati Minahasa Robby Dondokambey, S.Si., M.A.P., dan dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama Business to Business (B2B) antara pelaku usaha dari Minahasa dan Bolaang Mongondow.
Pertemuan strategis ini turut dihadiri oleh jajaran Bank Indonesia, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta pelaku usaha dari kedua daerah.
Dalam arahannya, Bupati RD menekankan bahwa inflasi bukan sekadar isu harga, tetapi merupakan persoalan multidimensi yang berkaitan erat dengan daya beli masyarakat, kemiskinan, serta stabilitas dan pertumbuhan ekonomi daerah.
“Inflasi bukan hanya urusan angka. Ini soal kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, pengendaliannya harus terintegrasi, kolaboratif, dan berbasis data,” tegas Bupati RD.
Bupati juga memaparkan bahwa TPID Minahasa saat ini telah melaksanakan empat dari enam langkah konkret pengendalian inflasi sebagaimana diamanatkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yakni:
- Operasi pasar
- Sidak harga di pasar tradisional
- Kerja sama antar daerah
- Gerakan menanam berbasis masyarakat
Dua langkah lainnya, yaitu pemberian subsidi transportasi dan pemanfaatan belanja tidak terduga, ditargetkan segera direalisasikan guna memperkuat respon fiskal terhadap potensi gejolak harga.
Data terbaru menunjukkan bahwa Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Minahasa pada minggu kedua Juli 2025 tercatat sebesar 0,58%, dengan cabai rawit, beras, dan bawang merah sebagai penyumbang utama kenaikan harga.
Menanggapi hal ini, Bupati RD meminta TPID mempercepat langkah-langkah penanganan berbasis kajian dan koordinasi lintas sektor.
“TPID harus responsif, tidak hanya reaktif. Kita perlu intervensi yang cerdas dan terukur, bukan hanya tindakan simbolik,” tegasnya.
Di sisi lain, kerja sama B2B antara pelaku usaha Minahasa dan Bolaang Mongondow yang ditandatangani dalam forum ini diharapkan menjadi katalisator bagi peningkatan rantai pasok antarwilayah, pembukaan lapangan kerja baru, serta peningkatan kontribusi sektor perdagangan dan industri pengolahan dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Minahasa.
“Kolaborasi ini bukan hanya soal jual-beli, tapi upaya membangun ekosistem ekonomi daerah yang saling menguatkan, berkelanjutan, dan inklusif,” tutup Bupati RD.
(T.M)
