MediaTelusur.com
Minahasa — Sebuah ledakan integritas menggema dari Gedung Wale Ne Tou Tondano! Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali mencetak sejarah dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 dari BPK RI Perwakilan Sulut — dan pencapaian ini diumumkan dalam atmosfer spiritual tinggi pada Ibadah Oikumene Bulan Juli 2025, Kamis pagi (3/7/2025).
Dipimpin langsung oleh Bupati Robby Dondokambey, S.Si., M.AP., momen ibadah berubah menjadi panggung kemenangan dan refleksi kolektif. Dalam sambutannya yang memadukan puisi, iman, dan ketegasan birokrasi.
Bupati menegaskan bahwa WTP bukan sekadar prestasi teknokratis, tapi buah dari tata kelola yang bersandar pada nilai spiritualitas dan profesionalitas.
“Pencapaian ini harus menjadi pemicu semangat untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan agar lebih efektif, efisien, dan bersinergi,” tegas Dondokambey, disambut tepuk tangan dari ratusan ASN, THL, dan tokoh masyarakat yang hadir.
Kehadiran para pejabat penting—mulai dari Sekda Dr. Lynda Watania, Ketua DPRD Drs. Robby Longkutoy, Wakapolres Kompol Fenty Kawulur, hingga perwakilan Dandim dan Kejari—menambah bobot politis dan simbolik dari perayaan ini.
Namun bukan hanya angka dan laporan yang dibicarakan. Bupati Robby mengawali sambutannya dengan pantun syukur:
“Ibadah syukur kita laksanakan dalam kasih Tuhan,
pengharapan Oikumene merekatkan kebersamaan kita.”
Pantun itu bukan basa-basi, tapi sinyal bahwa Pemkab Minahasa mengukuhkan iman sebagai fondasi birokrasi. Ia menekankan pentingnya pembangunan spiritualitas ASN dan THL, agar pelayanan publik bukan hanya soal tugas administratif, tapi karya pengabdian yang bernilai kekal.
Pesan Firman Tuhan dari Mazmur 126:3 — “Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita” — menjadi napas ibadah dan identitas spiritual dari prestasi yang diraih.
Bupati Dondokambey menutup sambutannya dengan ucapan terima kasih kepada semua perangkat daerah yang telah bekerja keras menyusun LKPD dengan disiplin dan integritas tinggi, seraya menegaskan bahwa WTP adalah milik bersama, bukan piala seremonial.
“Ini bukan soal saya atau pimpinan OPD saja. Ini tentang kita semua yang telah memilih untuk jujur, transparan, dan bertanggung jawab di tengah godaan pragmatisme birokrasi.”
Minahasa kini tak hanya berdiri di atas keunggulan administratif, tetapi juga di atas fondasi spiritual dan kolektifitas moral yang langka di era modern. Dan dari mimbar Oikumene inilah, pesan itu disampaikan—bahwa akuntabilitas dan iman bisa berjalan seiring, bahkan bersinar bersama.
(T.M)
