MANADO – Kepemimpinan Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, SSi, MAP, kembali menegaskan arah strategis pembangunan daerah yang berporos pada supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan berintegritas.
Hal tersebut tercermin dalam kehadirannya pada Pengukuhan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Sulawesi Utara, Hendrik Pagiling, SH, MH, yang dikukuhkan oleh Gubernur Sulawesi Utara, Yulius Selvanus, SE, di Graha Gubernur Sulawesi Utara. Kamis (26/2/2026).
Momentum tersebut menjadi episentrum konsolidasi pelayanan hukum hingga ke akar rumput, ditandai dengan peresmian 1.839 Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan serta pembukaan Pelatihan Paralegal se-Sulawesi Utara.
Bagi Bupati Robby, Posbankum merupakan simbol konkret hadirnya negara dalam memastikan akses keadilan yang gratis, profesional, dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Komitmen itu diperkuat melalui penandatanganan kesepakatan bersama antara Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan pemerintah kabupaten/kota se-Sulut dalam pembentukan produk hukum daerah yang adaptif dan berpihak pada rakyat.
Sinergi ini menjadi fondasi arsitektur regulasi yang kokoh, akuntabel, dan responsif terhadap dinamika sosial.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Minahasa menerima Piagam Penghargaan dari Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, sebagai bentuk apresiasi atas dukungan aktif Pemkab Minahasa dalam pembentukan Posbankum di desa dan kelurahan.
Penghargaan tersebut menjadi legitimasi nasional atas konsistensi Minahasa memperluas akses keadilan hingga lini terdepan pemerintahan.
“Pos Bantuan Hukum adalah wujud nyata kehadiran negara dalam melindungi masyarakat. Kami ingin memastikan setiap warga mendapatkan pendampingan hukum secara adil dan profesional,” tegas Bupati Robby.
Dengan penguatan layanan hukum berbasis desa dan kolaborasi lintas sektor, Minahasa di bawah kepemimpinan Robby Dondokambey meneguhkan diri sebagai daerah progresif yang menempatkan supremasi hukum bukan sekadar retorika, melainkan fondasi strategis pemerintahan yang berdaulat, transparan, dan berpihak pada rakyat.
(T.M)
