MediaTelusur.com
MINAHASA — Pemerintah Kabupaten Minahasa kembali menegaskan posisi strategisnya sebagai garda terdepan stabilitas ekonomi daerah. Hal ini ditandai dengan kepemimpinan visioner Bupati Minahasa Robby Dondokambey, SSi, MAP, (RD) yang bersama Wakil Bupati Vanda Sarundajang, SS, (VaSung) secara aktif mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah, Senin (24/11/25).
Rakor nasional ini dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Akhmad Wiyagus, dan berlangsung secara virtual dari Ruang Command Center Kantor Bupati Minahasa, pusat kendali pemerintahan daerah yang selama ini menjadi simbol transformasi digital Minahasa.
Dalam pemaparannya, Wamendagri Akhmad Wiyagus mengungkapkan bahwa inflasi nasional hingga Oktober 2025 berada pada angka 2,86 persen (yoy), masih dalam target nasional 1,5–3,5 persen. Meski demikian, sejumlah komoditas tetap memberikan tekanan signifikan, terutama emas perhiasan, cabai, dan beras.
Ia menyoroti fakta bahwa dua dari tiga masyarakat Indonesia kini menjadikan emas sebagai instrumen investasi utama, berdasarkan laporan World Gold Council. Lonjakan permintaan ini membuat harga emas melejit hingga Rp 2,237 juta per gram, sehingga menjadi salah satu pemicu inflasi nasional.
Pemerintah pusat juga menyoroti daerah yang mengalami tekanan inflasi tinggi, seperti Riau (4,95 persen) dan Sumatera Utara (4,97 persen). Kota besar seperti Pekanbaru turut disorot karena tingginya kontribusi terhadap kenaikan inflasi regional.
Data Indeks Perkembangan Harga (IPH) minggu ketiga November 2025 mencatat penurunan harga beras di 280 kabupaten/kota, disusul komoditas lain seperti cabai rawit, bawang merah, telur ayam ras, dan minyak goreng.
Namun, tidak sedikit daerah yang masih menghadapi kenaikan harga, khususnya bawang merah di 196 daerah dan daging ayam ras di lebih dari 90 daerah.
Pemerintah pusat menegaskan bahwa dinamika harga ini membutuhkan respons cepat, kolaboratif, dan terukur dari seluruh pemerintah daerah.
Merespons arahan pusat, Bupati Robby Dondokambey hadir dengan sikap tegas yang memperlihatkan karakter kepemimpinan yang proaktif, solutif, dan berorientasi pada stabilitas ekonomi masyarakat Minahasa.
“Pemkab Minahasa siap memperkuat kolaborasi dalam pengendalian inflasi yang harus terus dipantau,” tegas Bupati Dondokambey.
Bupati menekankan bahwa stabilitas harga bukan hanya tugas pemerintah pusat, tetapi merupakan tanggung jawab kolektif seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Ia menegaskan beberapa langkah strategis, termasuk:
✔ Memastikan ketersediaan data harga yang akurat dan real-time
✔ Memperkuat pemantauan harian komoditas kunci
✔ Melakukan intervensi cepat pada pasar ketika terjadi gejolak harga
✔ Menjamin kelancaran distribusi pasokan pangan
✔ Mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)
Dengan kombinasi kebijakan yang responsif dan kolaborasi lintas sektor, Bupati RD menyampaikan optimismenya bahwa Minahasa tetap berada dalam jalur stabilitas ekonomi yang kuat di tengah dinamika nasional yang terus bergerak.
“Dengan koordinasi yang kuat, stabilisasi pasokan, kelancaran distribusi, serta intervensi yang tepat waktu, Minahasa siap menjaga kesejahteraan masyarakat.”
Rakor tersebut diikuti oleh jajaran strategis dari tingkat pusat, seperti Kepala BPS, Badan Pangan Nasional, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PUPR, serta lembaga-lembaga terkait lainnya.
Dari Pemerintah Kabupaten Minahasa, hadir unsur lengkap Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), menegaskan kesiapan institusional Minahasa dalam menjawab setiap tantangan ekonomi.
Dengan kepemimpinan yang kuat, komitmen yang konsisten, dan langkah strategis yang terintegrasi, Minahasa menempatkan dirinya sebagai daerah yang siap menjadi model stabilitas ekonomi regional, sekaligus memperkuat posisi Bupati Robby Dondokambey sebagai figur kunci dalam pengendalian inflasi di daerah.
(T.M)
