MediaTelusur.com
MANADO — Dalam denyut semangat reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola pemerintahan yang berintegritas, Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda Watania, MM, MSi, tampil mewakili Bupati Minahasa, Robby Dondokambey, SE, menghadiri Pelantikan Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Utara, Heru Setiawan, yang digelar penuh khidmat di Wisma Negara Bumi Beringin, Manado, Selasa (21/10/2025).
Momentum strategis ini dihadiri oleh Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen (Purn) Yulius Selvanus, bersama Forkopimda Sulut, para Bupati dan Wali Kota se-Sulut, pejabat vertikal, serta mitra kerja BPKP.
Kegiatan tersebut menjadi simbol komitmen bersama untuk meneguhkan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi antarlembaga dalam memperkuat fondasi pembangunan daerah dan nasional.
Dalam sambutannya, Sekda Lynda Watania menyampaikan apresiasi mendalam atas pelantikan tersebut dan menegaskan bahwa **Pemerintah Kabupaten Minahasa menempatkan sinergi dengan BPKP sebagai poros strategis dalam memastikan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berorientasi hasil.
“Kehadiran kami di sini tentu bukan sekadar seremonial, melainkan bentuk dukungan nyata kepada BPKP Sulawesi Utara dan sinergi antarlembaga yang terus kami jaga,” tegas Sekda Lynda, dengan nada penuh keyakinan.
Lebih lanjut, Sekda menyampaikan salam hormat dari Bupati Minahasa, yang tengah menjalankan agenda kedinasan penting lainnya, sekaligus meneguhkan komitmen bersama untuk memperkuat komunikasi lintas sistem pemerintahan.
“Bapak Bupati menitipkan salam hormat kepada seluruh pimpinan daerah dan jajaran BPKP. Beliau berpesan agar sinergi dan komunikasi antara pemerintah daerah dan BPKP terus diperkuat untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pembangunan,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen (Purn) Yulius Selvanus, menegaskan pentingnya menjaga etika, kebersamaan, dan rasa hormat dalam menjalankan tanggung jawab publik.
Yulius mengingatkan bahwa birokrasi yang berdaya saing tidak boleh kehilangan sisi kemanusiaannya.
“Dalam setiap jabatan dan tanggung jawab, ada nilai yang harus kita jaga — nilai kebersamaan, rasa hormat, dan tradisi saling menghargai antara pejabat lama dan pejabat baru,” ujar Gubernur.
Gubernur Yulius juga menekankan bahwa efektivitas kerja tidak hanya diukur dari kecepatan dan hasil, tetapi dari kematangan moral dan karakter pelayan publik.
“Kita jangan hanya mengejar efisiensi, tapi juga harus mempertahankan silaturahmi dan hubungan yang baik. Tradisi ucapan terima kasih dan penghargaan kepada mereka yang telah mengabdi tetap harus dijaga,” tandasnya.
Lebih jauh, Yulius menyerukan agar setiap pelayan publik bekerja dengan hati dan integritas moral, bukan sekadar menjalankan formalitas jabatan.
“Saya tidak ingin pekerjaan dijalankan hanya karena formalitas. Kita semua dipanggil untuk bekerja dengan hati dan semangat melayani,” tegasnya.
Dalam penegasannya, Gubernur Yulius menyerukan pentingnya kolaborasi multi-level governance—sinergi lintas sektor antara eksekutif, legislatif, dan lembaga vertikal—untuk mempercepat pembangunan Sulawesi Utara.
“Pembangunan tidak bisa dilakukan oleh satu pihak saja. Semua elemen, baik eksekutif, legislatif, maupun lembaga vertikal, harus berjalan seiring demi kemajuan Sulawesi Utara yang kita cintai bersama,” jelasnya.
Acara pelantikan yang berlangsung penuh kekeluargaan dan makna tersebut menjadi manifestasi semangat baru sinergi antarinstansi. Di akhir kegiatan, Sekda Lynda Watania bersama para tamu undangan menyampaikan ucapan selamat kepada Kepala Perwakilan BPKP yang baru dilantik, disertai doa agar kolaborasi kelembagaan semakin kokoh.
“Kami percaya, dengan kolaborasi yang baik dan komunikasi yang terbuka, pengawasan dan pembangunan daerah akan berjalan semakin efektif dan berintegritas,” tutup Sekda Lynda.
Kehadiran Sekda Minahasa dalam pelantikan tersebut bukan sekadar representasi seremonial, tetapi **refleksi nyata kepemimpinan daerah yang konsisten meneguhkan nilai-nilai akuntabilitas dan profesionalisme dalam tubuh birokrasi.
**Langkah ini mempertegas posisi Kabupaten Minahasa sebagai daerah yang proaktif, responsif, dan berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang berkelas nasional.
(T.M)
